Sri Mulyani Sindir Zulkifli Hasan

Sri Mulyani Sindir Zulkifli Hasan – Bekas staf spesial Menteri ESDM Muhammad Said Didu menyikapi pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal tersebut dikatakan Said Didu lewat account Twitternya @saididu yang ia catat pada Senin (20/8/2018).

Awalnya, Said Didu mentautkan suatu kabar berita berkaitan pengakuan Sri Mulyani yang menyebutkan utang 396 triliun rupiah yang dibikin waktu Zulkifli Hasan jadi Menteri Kehutanan.

Lalu, Sadi Didu menyikapi jika yang akan memutus masalah utang ialah menteri keuangan.

Menurut Sadi Didu, sampai kini, Zulkifli Hasan belum pernah jadi menteri keuangan.

” Setahu saya yg akan memutus utang ialah Menteri Keuangan serta sampai kini pak @ZUL_Hasan blm sempat menjadi Menkeu, ” tulisnya.

Awal mulanya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada sidang tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, 16 Agustus 2018 berpidato masalah rasio utang Indonesia yang dinilai tidak aman.

Lalu, hal itu disikapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani Indrawati mengutarakan pembayaran pokok utang pemerintah untuk tahun 2018 beberapa besarnya dari utang yang dibikin sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau sebelum 2015.

Bila menurut waktu kepemimpinan Presiden RI, karena itu yang menjabat sebelum Jokowi ialah Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Sri Mulyani, Zulkifli adalah sisi dari kabinet waktu itu hingga semestinya tahu jika utang yang jatuh tempo tahun ini datang dari waktu jabatannya dulu.

Mengenai 31, 5 % dari pembayaran pokok utang tahun ini ikut digunakan menjadi instrumen Surat Daftar Negara (SPN) atau SPN Syariah dengan tenor dibawah 1 tahun.

” Itu adalah instrumen untuk mengurus arus kas. Pembayaran utang sekarang ini ialah keharusan yang perlu dipenuhi dari utang waktu lantas, kenapa baru saat ini diributkan? ” papar Sri Mulyani yang dikutip dari Kompas. com.

Sri Mulyani malah menanyakan, mengapa Zulkifli yang waktu itu berada di kabinet belum pernah mengemukakan kecemasan kewajaran pada perbandingan pembayaran pokok utang dengan biaya kesehatan.

Walau sebenarnya, rasionya tambah tinggi dari yang saat ini. ” Menjadi, ukuran kewajaran yang dimaksud Ketua MPR sebetulnya apakah? ” bertanya Sri Mulyani.

Tidak cuma itu, lewat account Facebook sah Sri Mulyani Indarwati, Senin (20/8/2018) pagi, ia tuliskan respon berkaitan pidato Zulkifli Hasan.

Tersebut catatan Sri Mulyani yang ditulis dengan komplet lewat account Facebooknya.

” Respon atas Pengakuan Ketua MPR “Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar”.

Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 mengemukakan jika besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun yang 7 kali semakin besar dari Dana Desa serta 6 kali semakin besar dari biaya kesehatan ialah tidak lumrah.

Pengakuan itu tidak hanya bermuatan politis, juga menyesatkan. Tersebut penuturannya :

1. Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasar pada tempat utang per akhir Desember 2017. Dari jumlahnya itu 44 % ialah utang yang dibikin pada periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR sekarang ini ialah sisi dari kabinet waktu itu. Selain itu, 31, 5 % pembayaran pokok utang ialah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor dibawah setahun yang disebut instrumen untuk mengurus arus kas (kontan management). Pembayaran utang sekarang ini ialah keharusan yang perlu dipenuhi dari utang waktu lantas, kenapa baru saat ini diributkan?

2. Karena Ketua MPR memakai perbandingan, mari kita banding jumlahnya pembayaran pokok utang dengan biaya kesehatan serta biaya Dana Desa.

Jumlahnya pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 ialah Rp 117, 1 triliun, sedang biaya kesehatan ialah Rp 25, 6 triliun. Menjadi perbandingan pembayaran pokok utang serta biaya kesehatan ialah 4, 57 kali lipat. Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang ialah Rp 396 triliun, sedang biaya kesehatan ialah Rp 107, 4 triliun, atau perbandingannya turun 3, 68 kali.

Berarti rasio yang baru ini telah alami penurunan dalam 9 tahun sebesar 19, 4 %. Bahkan juga tahun 2019 biaya kesehatan bertambah jadi Rp 122 triliun atau sebesar 4, 77 kali biaya tahun 2009, serta rasionya alami penurunan tambah lebih besar lagi, yaitu 26, 7 %.

Disini biaya kesehatan bukan sekedar yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tetapi juga untuk program penambahan kesehatan penduduk yang lain, termasuk juga DAK Kesehatan serta Keluarga Merencanakan.

Kenapa ketika Ketua MPR berada di kabinet dahulu belum pernah mengemukakan kecemasan kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan biaya kesehatan, walau sebenarnya rasionya tambah tinggi dari saat ini? Menjadi ukuran kewajaran yang dimaksud Ketua MPR sebetulnya apakah?

Kenaikan biaya kesehatan sampai lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 tunjukkan pemerintah Presiden Jokowi begitu memerhatikan serta mengutamakan pada perbaikan kualitas sdm.

3. Ketua MPR juga memperbandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru diawali tahun 2015, menjadi semestinya kita banding pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10, 9 kali lipat.

Pada tahun 2018 rasio alami penurunan 39, 3 % jadi 6, 6 kali, bahkan juga di tahun 2019 alami penurunan lagi hampir setengahnya jadi 5, 7 kali.

Berarti kenaikan dana desa tambah lebih tinggi dibanding kenaikan pembayaran pokok utang.

Lagi-lagi tidak ada bukti serta ukuran tentang kewajaran yang dimaksud Ketua MPR.

Menjadi arahnya ialah alami penurunan tajam, tidakkah ini arah perbaikan? Kenapa membuat pengakuan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberi konteks yang benar? Tidakkah tanggung jawab pemimpin negeri ini ialah memberi pendidikan politik yang baik pada rakyat dengan memberi data serta konteks yang benar.

4. Pemerintah selalu lakukan pengelolaan utang dengan begitu berhati-hati (pruden) serta terarah (akuntabel). Defisit APBN tetap dijaga dibawah 3 % per PDB sesuai dengan batas UU Keuangan Negara.

Defisit APBN selalu dijaga dari 2, 59 % per PDB tahun 2015, jadi 2, 49 % tahun 2016, serta 2, 51 % tahun 2017.

Serta tahun 2018 diprediksikan 2, 12 %, dan tahun 2019 sesuai dengan Pidato Presiden di muka DPR akan alami penurunan jadi 1, 84 %.

Ini bukti tidak terbantahkan jika pemerintah waspada serta selalu mengawasi resiko keuangan negara dengan profesional serta kredibel.

Ini karena yang kami pertaruhkan ialah perekonomian serta kesejahteraan dan keselamatan rakyat Indonesia.

5. Defisit kesetimbangan primer juga diusahakan alami penurunan serta menuju mengarah surplus. Tahun 2015 defisit kesetimbangan primer Rp 142, 5 triliun, alami penurunan jadi Rp 129, 3 triliun (2017) serta tahun 2018 alami penurunan lagi jadi defisit Rp 64, 8 triliun (outlook APBN 2018). Tahun 2019 direncanakan defisit kesetimbangan primer alami penurunan lagi jadi cuma Rp 21, 74 triliun.

Lagi tunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam mengawasi keuangan negara melawan kondisi global yang tengah naik-turun. Apa ini bukti ketidak-wajaran atau malah justru semakin lumrah serta berhati-hati?

6. Saat tahun 2015-2018, perkembangan pembiayaan APBN lewat utang malah negatif, berarti menambahkan utang selalu diusahakan alami penurunan bersamaan dengan memperkuat penerimaan perpajakan serta penerimaan bukan pajak.

Jika tahun 2015 perkembangan pembiayaan utang ialah 49 % (karena pemerintah lakukan pengamanan ekonomi dari desakan jatuhnya harga minyak serta komoditas yang lain), tahun 2018 perkembangan pembiayaan utang malah jadi negatif 9, 7 %! Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk selalu tingkatkan potensi APBN yang mandiri. Ini dapat bukti lainnya jika pemerintah begitu waspada dalam mengurus APBN serta kebijakan utang.

Akhirnya? Pemerintah mendapatkan perbaikan rating jadi “investment grade” dari semua instansi pemeringkat dunia semenjak 2016.

Menjadi siapa yang lebih mumpuni menilainya kebijakan fiskal serta utang pemerintah lumrah ataukah tidak?

7. APBN ialah instrumen untuk sampai harapan bernegara untuk wujudkan penduduk adil serta makmur dan semakin mandiri.

Prinsip serta kredibilitas pengelolan APBN ini telah teruji oleh rekam jejak pemerintah sampai kini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasiskan info yang benar serta tepat. “