Yasonna Malas Membuka Ormas Lain Yang Diperuntukkan

Yasonna Malas Membuka Ormas Lain Yang Diperuntukkan – Pemerintah tengah mengupas ide pembubaran organisasi kemasyarakatan kecuali Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) . Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pengkajian ditangani karna sudah ada isyarat problem organisasi memiliki resiko yang beda.

” Polisi kan sudah menyampaikan ke umum bila ada isyarat-indikasinya, namun kami kan belum ada bukti, ” kata Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 3 Agustus 2017.

m. Yang tentu, dia menyatakan pembubaran ormas radikal tdk ditangani sembarangan. Pemerintah, kata dia, perlu kompliti bukti-bukti pelanggaran ormas itu. “Tidak bisa hanya bermodal isyarat, ” tuturnya. “Kalau ada laporan, kami kaji dahulu. ”

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM resmi mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia pada 19 Juli tempo hari. Pencabutan badan hukum perkumpulan HTI ditangani setelah Presiden Joko Widodo meneken Ketetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Th. 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Th. 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan terbitnya perpu itu, pemerintah tidak lagi harus lewat system pengadilan untuk membubarkan ormas. HTI juga telah melayang-layang-layangkan uji materi pada beleid itu ke Mahkamah Konstitusi karna beranggapan hal seperti itu bertentangan dengan Undang-Undang Basic 1945. Gagasannya, MK membuat sidang ke-2 minggu depan setelah minggu lalu membuat kontrol pendahuluan pada berkas tuntutan HTI.

Kepala Unit Kerja Presiden (UKP) Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latief, mengatakan lembaganya—baru di buat Jokowi pada akhir Mei lalu—belum mengidentifikasi ormas yang bertentangan dengan basic negara. Menurut dia, susunan kedeputian bidang pengkajian dan penilaian, yang baru sebulan bekerja, akan memonitor ormas, termasuk memberinya pertimbangan di lakukannya penindakan apabila dapat di tunjukkan radikal. ” Berdasarkan pada review deteksi awal, ada masalah perlu, ” kata dia.

Yudi mengingatkan bila timnya tidaklah eksekutor. “UKP akan memberi laporan ke instansi terkait, ” tuturnya.

Direktur Riset Sama juga dengan Institute, Ismail Hasani, menginginkan pemerintah menunggu hasil uji materi Perpu Ormas di MK. Dia mengingatkan bila perpu itu hingga sekarang ini juga belum dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Walaupun system di MK dan DPR tdk menghalangi pemerintah untuk bertindak, Ismail kuatir langkah pemerintah menindak ormas lain setelah HTI akan mengundang kontroversi. Terlebih Perpu Ormas ini telah mengundang intimidasi pada anggota ormas. “Kampanye pemerintah sekarang ini tdk berhenti pada pembubaran ormas, namun juga penindakan orangnya. Ini over-action namanya, ” katanya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Kampus Andalas, Feri Amsari, sama pendapat dengan Ismail. Dia menilainya pemerintah telah gegabah membubarkan ormas HTI. Jika pemerintah senantiasa memburu ormas lain, Feri kuatir akan memanaskan suhu politik. “Ini rawan digunakan oleh pihak spesial dan selanjutnya merugikan pemerintahan Jokowi, ” katanya.